MK Kabulkan Pengahayat Kepercayaan Masuk Kolom KTP

JAKARTA, ADATERUS.COM- Perjuangan masyarakat pengahayat kepercayaan untuk memasukan dikolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepastian tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruhnya permohonan pengujian Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata hakim ketua Arief Hidayat saat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (7/11).

Mahkamah memutuskan kata ‘agama’ pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’. Mahkamah juga menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61 ayat (2) berbunyi Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaantidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Sementara Pasal 64 ayat (5) berbunyi ‘elemen data penduduk tentang agama sebagimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa sudah jelas dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, ‘agama’ dan ‘kepercayaan’ diletakkan sebagai dua hal yang terpisah.

Keduanya dirumuskan dalam dua ayat yang berbeda. Sehingga Administrasi Kependudukan merupakan bagian atau salah satu bentuk dari pemenuhan pelayanan publik sebagai hak yang melekat bagi setiap warga negara sehingga menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin dan memenuhinya.

Mahkamah berpendat dalam upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Database kependudukan yang disusun haruslah dalam kerangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dimaksud sehingga database kependudukan akan tersusun secara lebih akurat, karena tidak akan ada warga negara yang terdata dalam database kependudukan yang elemen data kependudukan di dalamnya tidak diisi atau diisi secara tidak sesuai dengan apa sebenarnya agama atau keyakinan yang dianutnya,” kata Mahkamah dalam pendapatnya.

Mahkamah juga sependapat dengan dalil dari para pemohon bahwa Pasal a quo bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sejak awal, penganut kepercayaan sudah dibedakan dengan penganut agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pembedaan demikian tidak berdasarkan pada alasan yang konstitusional.

Keberadaan Pasal tersebut menyebabkan akibat penghayat kepercayaan kesulitan memperoleh KK maupun KTP elektronik. Pengosongan elemen data kependudukan tentang agam juga telah berdampak ada pemenuhan hak-hak lainnya seperti perkawinan dan layanan kependudukan.

“Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen daa kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai ‘penghayat kepercayaan’ tanpa merinci kepercayaan yang dianut dalam KK maupun KTP elektronik begitu juga dengan penganut agama lain,” kata Mahkamah.

Diketahui, permohonan tersebut diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Mendengar keputusan MK, masyarakat Baduy pun merasa senang. Salah seorang warga Baduy, Sarpin, mengungkapkan dirinya merasa senang dan berterimakasih ke MK terkait putusan tersebut. Masyarakat Baduy yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan akhirnya dapat ditulis di KTP.

“Kalau saya sendiri saya senang sekali MK mengakui kepercayaan baik di KTP maupun di kartu keluarga. Tapi saya juga belum membaca sejauh itu. Apakah muncul kepercayaan saja seperti Sunda Wiwitan atau yang lainnya,” kata Sarpin.

Masyarakat Baduy, kata Sarpin, bukan hanya butuh diakui secara adat tapi juga bisa diakui kepercayaan apa yang dianut dengan dibuktikan tertulis di kolom agama KTP. Menurutnya, selama ini negara seolah-olah mendiskriminasi terhadap masyarakat adat yang menganut kepercayaan selain agama yang diakui di Indonesia.

“Dengan diakuinya dan dimenangkannya di MK, karena selama ini kan ada diskriminasi di masyarakat adat, seolah-olah ada diskriminasi oleh negara bukan hanya penghayat kepercayaan termasuk Sunda Wiwitan. Kan sebelumnya kita menuntut bukan hanya kepercayaan, kayak Sunda Wiwitan saja, tapi juga yang lain,” ujar Sarpin.