Logistik Pendemo Kemenhub Dari Perusahaan Taksi Online

JAKARTA, ADATERUS.COM- Kabar terkait dengan aksi para driver online yang menolak Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 yang didalangi oleh perusahaan taksi online benar adanya. Soalnya, saat aksi di Kemenhub ditemukan bukti adanya suplai logistic dari perusahaan berlogo yang identic dengan logo Uber.

“Kita dapat minum dari Uber mas. Mereka yang kirim,” kata salah satu driver yang ikut aksi di Kementerian Perhubungan, Rabu (25/10).

Sebelumnya berhembus kencang jika para driver ini mendapat kucuran dana dari salah satu perusahaan taksi online pertama di Indonesia mencapai ratusan juta rupiah. Seperti diakui oleh salah seorang driver yang tidak mau disebutkan namanya. Kata dia, per DPC mendapatkan dana Rp 15 juta.

“Yang terdaftar Jakarta 5 DPC, Depok, Bekasi dan Tangerang. Setiap DPC mendapatkan 15 juta rupiah,” kata sumber yang juga salah satu pengurus DPC kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya yang menjadi keberetan teman-teman driver adalah Kir dan stiker. Untuk tarif atas tarif bawah semua driver sangat mendukung. “Di lapangan teman-teman menolak karena ada stiker jadi tidak bisa keluar kota,” ujarnya.

Diketahui hari Rabu kemarin, para driver seluruh Jabotabek akan melakukan aksi damai di Kemenhub. Mereka menolak aturan plat nomor, menolak stiker sewa khusus, menolak KIR Ketrik, menolak perjuangkan pasal-pasal yang dianulir Mahkamah Agung. Dari pesan yang diterima aksi ini akan dihadiri oleh JAKO United, DUGG, SAO, BOC, RFC, SPPO, MANDAR, K107, PAS, ADIKARA, FRISMER dan FDO.

Dihubungi terpisah, pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno menilai demo yang dilakukan oleh para sopir online terkait pemasangam stiker penanda untuk angkutan sewa khusus seharusnya tidak terjadi, sebab hal tersebut merupakan peraturan dari pemerintah yang harus diikuti tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di luar negeri.

“Kalau gak mau ikut aturan ya silahkan, nanti yang mengikuti aturan itu resmi, bagi yang tidak ya dianggap liar” kata Djoko.

Dengan demikian, menurutnya pemerintah memiliki kewenangan untuk menindak secara tegas bagi para sopir yang tidak mau mentaati peraturan yang dibuat demi ketertiban transportasi itu. “Kalau gak, silahkan hidup dinegara lain yang tanpa aturan” tandasnya.

Sementara pengamat transportasi Agus Pambagyo mengatakan dalam hal pemasangan stiker yang tertuang dalam revisi Permenhub 26/2017 pada mobil angkutan online sebagai penanda itu merupakan langkah pemerintah untuk memberikan safety kepada konsumen dalam hal ini penumpang.

“Saya investigasi juga di luar negeri misalnya London dan Moskow angkutan onlinenya dipasangi stiker sebagai penanda, bahkan penumpang tidak mau naik kalau stiker tidak ada” kata dia.

Karena menurutnya, sesuai amanat UU No 8/1999 tentang perlindungan konsumen, itu jelas dalam pasal 4 hak dan kewajiban konsumen yakni berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dari penyedia jasa serta hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan.

“Sebab di aplikasi masih banyak kok yang tidak sesuai supir dan nomor plat mobil dengan yang kita pesan, bahayanya jika keluarga atau anak kita yang naik sendiri misalnya mau ngadu kesiapa? sedangkan akun aplikasi untuk taksi online bisa diperjualbelikan” jelas dia. (*)