Kemendagri: Sehari Jelang Pencoblosan Alat Peraga Kampanye Harus Bersih

ADATERUS.COM – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sosialisasi UU 2/2017 tentang Pemilihan Umum.

Kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di Belitung, Provinsi Bangka Belitung (Kamis, 5/10) kepada peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah, Forkopimda, pengurus parpol, ormas dan tokoh masyarakat.

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Bahtiar menjelaskan, asas pemilu sesuai dengan UU Pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Sedangkan prinsip penyelenggaraan pemilu adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien.

“Tujuan dari undang-undang ini adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien,” jelasnya.

Menurut Bahtiar, hal yang berkaitan dengan kampanye secara umum merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Serta kampanye dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dengan kampanye pemilu legislatif.

“Materi kampanye merupakan visi, misi, dan program pasangan calon untuk Kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, serta visi, misi, dan program parpol untuk parpol peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Ditambah lagi visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD,” paparnya.

Terkait dengan alat peraga kampanye, Bahtiar menyampaikan bahwa lokasi pemasangan alat peraga ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN. Alat peraga sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara. Kemudian, dalam kampanye pemilu juga melibatkan beberapa peran pemerintah, TNI, dan Polri dalam mensukseskannya.

“Peranan pemerintah, TNI, dan Polri dalam kampanye pemilu yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye pemilu. Dan dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye,” pungkas Bahtiar. [wah]

Sumber: RMOL.CO