Repdem: Isu Penjualan Aset Negara Hoax

JAKARTA, ADATERUS.COM- Jelang tahun politik 2018 dan 2019 berbagai isu soal penjualan asset semakin kencang dihembuskan. Hal ini disesalkan oleh Sekjen DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Wanto Sugito. Menurutnya, isu-isu penjualan itu hoax karena sampai saat ini tidak ada penjualan asset-asset Negara.

“Isu penjualan jalan tol, bandara dan pelabuhan itu hoax tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini tidak ada pemerintah berencana menjual itu,” kata Wanto kepada wartawan, Kamis (7/12).

Pemerintah kata Wanto bukan menjual melainkan menerapkan Public Private Partnership (PPP). Artinya hanya memberikan hak konsesi kepada pihak lain. Tapi Negara masih tetap mengontrol tidak dilepas begitu saja.

“Jadi clear tidak ada penjualan asset Negara kepada asing. Saya berharap isu-isu seperti ini tidak lagi dimainkan hanya untuk menjelekan pemerintahan Jokowi,” ungkapnya.

Wanto berharap masyarakat tidak mudah percaya dengan isu hoax tersebut. Ada baiknya, mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Jangan mudah untuk menyebarkannya. “Isu tersebut sangat sensitive saat ini, apalagi jelang tahun politik 2018 dan pilpres 2019,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi maupun Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono membantah isu penjualan tersebut. Disebutkan Basuki, meski jalan tol dibiayai oleh swasta, asset jalan tol tetap milik Negara.

Menhub, Budi Karya Sumadi memastikan tidak ada aset BUMN yang akan dijual kepada swasta. tapi memberikan hak konsesi kepada pihak lain dengan waktu tertentu dengan cara tertentu. Pihaknya, selalu mengawal, government dan safety itu yang paling utama.

“Tidak ada upaya prejudice, kami keras melakukan itu. Kalau tidak maka kami akan kehilangan momen, tolong dipahami, di dukung, pada dasar nya kita ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan daya saing negara,” ucapnya.

Ia mencontohkan Bandara Soekarno Hatta yang hanya dapat terbang ke 34 negara. Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang telah terbang ke lebih dari 100 negara, Indonesia disebut kalah jauh bersaing. “Untuk itu, saya percaya semua yang diruang ini setuju kalau kita meningkatkan daya saing,” tandasnya.

Sebelumnya beredar tulisan atas nama Ketua Komisi V DPR RI, Fery Francis dengan judul Indonesia Not For Sale. Dalam tulisan tersebut dijabarkan terkait dengan hasiil rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR dan Kemenhub. Topik yang dibahas dalam Raker ini adalah rencana Pemerintah menawarkan pengelolaan jalan tol, bandara dan pelabuhan ke pihak swasta.

“Dinamika rapat terasa sekali mengingat topik yang dibahas bersinggungan dengan kedaulatan, harga diri dan kewibawaan bangsa. Pertanyaannya, apakah bangsa ini sudah tidak berdaya sampai-sampai aset-aset strategis semacam jalan tol, bandara dan pelabuhan harus diserahkan ke pihak swasta asing untuk dikelola?,”

Ada beberapa poin penting yang harus dipahami sesuai masukan dari para anggota Komisi V. Pertama, Indonesia ini bangsa besar yang berdaulat, juga berdaulat atas aset-aset strategis bangsa. Indonesia bukan untuk dijual (not for sale) kepada pihak swasta. Swastanisasi aset-aset ini harus dibicarakan secara serius dan berkelanjutan. Prinsipnya, kepentingan bangsa dan negara tidak mesti diserahkan kepada pihak swasta asing untuk mengelolanya.

Kedua, Pemerintah mesti jujur pada tujuan menawarkan pengelolaan jalan tol, bandara dan pelabuhan ke pihak swasta. Kita kan punya banyak perusahaan plat merah (BUMN) yang bisa mengelola aset-aset ini. Lalu apa yang dicari dengan menyerahkan pengelolaan ke pihak swasta asing ?

Ketiga, Menteri PUPR menjelaskan bahwa penawaran pengelolaan jalan tol, bandara dan pelabuhan ke pihak swasta karena pemerintah membutuhkan banyak anggaran untuk membangun infrastruktur yang baru. Pertanyaannya, apakah untuk itu kita harus menggadaikan aset strategis bangsa ini? Apakah Pemerintah sudah tidak ada skema pembiayaan lain? Lalu, mengapa harus soal jalan tol, bandara dan pelabuhan dan mengapa bukan yang lain?

Keempat, Secara internal, Komisi V sedang mendiskusikan untuk menggumuli persoalan ini ke tahap pembentukan Panja (panitia kerja), karena bicara dan memutuskan hal-hal strategis semacam ini tidal bisa sekejab. Komisi juga meminta Pemerintah agar menyiapkan data pihak-pihak swasta mana saja (asing dan lokal) yang sudah mengelola berbagai aset bangsa ini. Hal ini penting untuk mengetahui posisi bangsa ini. Jangan sampai kita sebagai bangsa besar yang penggalan-penggalannya telah tergadai tanpa pernah diketahui RAKYAT selaku yang empunya kedaulatan di republik ini. Indonesia Not For Sale. Ini tugas kami mengawalnya, tetapi tanggung jawab bersama kita untuk menjaganya.