TNI-Polri Tonggak NKRI, Jangan Mau Dipecah Belah

JAKARTA, ADATERUS.COM- Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengatakan TNI dan Polri adalah tonggak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, keduanya tidak bisa dipisahkan, banyak upaya untuk memecah dua tonggak ini. Gatot pun berharap TNI dan Polri sama-sama kuat tidak mudah dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Jika TNI dan Polri Kuat, kehidupan bangsa ini akan normal. Keduanya punya peran strategis, dimana stabilitas keamanan yang menjaga TNI. Dalam situasi damai Polri yang di depan,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan belum lama ini.

Jenderal Gatot menjelaskan Presiden Joko Widodo waktu di Akpol, Semarang menyampaikan bahwa politik Polri adalah politik negara. Karena itu TNI dan Polri sama-sama tidak boleh melakukan politik praktis. Kemudian, jika banyak yang mengatakan Panglima TNI melakukan politik praktis, Jenderal Gatot menilai itu sialhkan saja karena untuk saat ini bebas saja berpendapat. Tapi perlu diingat harus dilengkapi dengan bukti.

“Buktinya mana saya berpolitik praktis?. Saya hanya menjalankan politik negara. Politik negara adalah politik yang semua kegiatannya dicurahkan untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan rakyat menjadi kepentingan utama di atas semuanya. Itu inti politik Negara,” tegasnya.

Jelang pensiun, Jenderal Gatot meminta agar TNI-Polri terus kompak, karena itu adalah penting dan utama untuk menjaga NKRI. Apalagi kata dia, tahun depan masuk tahun politik ada pilkada serentak baik kabupaten, kotamadya maupun provinsi.

Dirinya juga kerap mengatakan kepada perwira Polri, kalau ada prajurit-prajurit TNI, entah itu pangdam, korem, kodim, koramil sampai babinsa, yang melakukan politik praktis boleh ditegur langsung. “Tegur, Ingatkan ucapan saya ini. Kalau tidak ditanggapi, laporkan kepada atasannya. Kalau masih juga tidak ditanggapi, laporin ke saya kalau perlu,” terangnya.

Karena pada saat pilkada nanti ujarnya masyarakat akan terbelah. Bisa jadi dua, tiga bahkan sampai empat kubu. Dalam kondisi ini apabila terjadi pertikaian harus ada institusi sebagai penengah. Dan institusi penengah ini harus diketahui semua pihak yang memang benar-benar netral. “Saya juga perlu ingatkan bahwa rakyat Indonesia itu kumpulan patriot semua. Kalau sampai marah, konflik itu biasa. Makanya kita harus benar-benar jadi penengah. Saya titip itu,” pintanya.

Apalagi saat ini kepercayaan masyarakat kepada TNI sangat tinggi, berdasarkan hasil survei menyebut bahwa kepercayaan publik kepada TNI meningkat. Sampai 72%. Ini luar biasa. “Siapa yang menguasai TNI-Polri akan mendapat suara terbanyak. Karena itu TNI-Polri akan jadi rebutan partai. Tapi ingat, tidak ada partai yang berkuasa terus. Dulu Golkar, lalu PDIP, lalu Demokrat, tapi hilang. Kalau TNI-Polri dipakai partai pasti hancur,” ujarnya.

Jenderal Gatot mencontohkan, seperti kasus KSAD yang memakai jaket Golkar, tak lama setelah itu pada 1998 TNI jadi institusi yang dibenci rakyat. Ini bahaya. Setelah TNI tenggelam tidak ada partai yang akan membantu, karena dalam politik praktis memang begitu, tidak ada lawan dan kawan yang abadi. “Semua hanya berdasar kepentingan. Makanya seorang tentara atau polisi selalu kalah di politik. Kecuali dia bikin partai sendiri,” ujarnya.

“Dulu pimpinan saya ada orang hebat, Pak Edi Sudrajat. Beliau KSAD, Pangab dan Menhankam. Dilibas juga oleh orang politik. Lalu mengapa Pak SBY bisa? Karena dia punya partai. Jadi begitu, jangan terbuai oleh rayuan orang politik. Apalagi prajurit, pasti jadi korban,” ujarnya lagi.

Jenderal Gatot juga menyampaikan jika dirinya mendapat amanat dari Presiden Jokowi dimana politik TNI dan Polri adalah sama, yaitu politik negara. Demi keutuhan dan kesatuan negara. Kemudian kepentingan rakyat di atas segala-galanya. “Selanjutnya harus patuh kepada atasan. Yang paling atas adalah presiden. Tugas TNI-Polri belum selesai. Masyarakat masih perlu pengamanan,” tandasnya.