Pergantian Panglima Dinilai Lebih Pada Kalkulasi Kepentingan Politik Jelang Pilpres 2019

JAKARTA, ADATERUS.COM- Pergantian Panglima TNI yang begitu mendadak dan tidak tepat waktu dinilai sebagai sebuah pelecehan terhadap institusi TNI. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang meminta DPR mempercepat porses pergantian Jenderal Gatot sangat tidak elok.

“Istana terlihat memanfaatkan kekosongan Ketua DPR yang bersatus tersangka serta konflik internal Golkar untuk mempermulus proses politik di parlemen,” kata Ketua Progres 98, Faizal Assegaf dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Rabu (6/12).

Pergantian yang tidak tepat waktu ini dinilai aneh, karena menurut Faizal tidak ada situasi kegentingan namun presiden begitu agresif dan bernafsu mencopot Jenderal Gatot Nurmantyo, padahal masa jabatannya berakhir bulan Maret 2018.

“Langkah yang ditempuh Jokowi memberikan gambaran bahwa pencopotan Gatot lebih pada kalkulasi kepentingan politik jelang Pilpres 2019,” bebernya.

Faizal mencontohkan TNI ibarat partai Golkar dan PPP yang dibuat tersendera. Kata dia, ihwal manuver Istana sangat tidak tidak elegan, seolah memposisikan institusi TNI menjadi tersandera, mirip dengan perlakuan Jokowi terhadap Golkar dan PPP.

“Institusi TNI adalah salah satu lembaga strategis negara, tidak boleh diobok-obok lantaran terkesan Jokowi disinyalir tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Jenderal Gatot,” tegasnya.

Keputusan ini sangat disesalkan, mengingat bulan Marat Gatot baru masuk masa pensiun. Silahkan Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih calon Panglima TNI yang baru. Namun menurutnya, Presiden Jokowi tampak tergesa-gesa mengambil keputusan atas desakan kelompok terkait yang selama ini giat menyerukan pencopotan Gatot.

“Jokowi harus sadar, mengganti Panglima TNI tidak sama dengan menundukan partai politik untuk manut pada kepentingan kekuasaan presiden,” ujar Faizal.

Jika keputusan presiden dipengaruhi oleh tekanan dan hasutan kelompok-kelompok yang giat menyudutkan Jenderal Gatot. Tentu hal itu sangat fatal, dapat berakibat menyeret institusi TNI dalam kemelut politik.

“Sebaiknya pergantian Panglima TNI dilakukan sebulan sebelum masa pensiuan jenderal Gatot. Selain itu menunggu terpilihnya Ketua DPR yang baru serta Munaslub Golkar, sehingga suksesi Panglima TNI tidak dicemari oleh dinamika politik yang tidak sehat,” tutup Faizal.