Layanan KTPel Tersendat, Mendagri Minta Maaf

JAKARTA, ADATERUS.COM- Banyaknya kendala dalam pembuatan KTP Elektronik atau KTPel pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta maaf kepada masyarakat. Menurutnya hal ini disebabkan adanya korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum sehingga banyak pejabat yang diperiksa KPK.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara di Konsolidasi Nasional III Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia yang digelar di Hotel Bidakara, di Jakarta. “Dengan segala permohonan maaf, layanan sempat tersendat satu setengah tahun,” kata Tjahjo, Jumat (17/11).

Beberapa pejabat di Kemendagri kata Tjahjo ikut diperiksa. Persoalan hukum itulah yang membuat pejabat Kemendagri khususnya di Ditjen Kependudukan lebih berhati-hati. Bahkan, tidak berani mengambil inisiatif melanjutkan kebijakan program KTPel. Misalnya, tidak berani meneken kontrak lelang pengadaan blanko KTPel.

“Karena ada masalah hukuum dengan KPK yang tidak berani start untuk teken kontrak untuk mencetak KTP tapi dua hari yang lalu sudah kita sepakati tiga perusahaan dengan model e-catalog. Akhir tahun ini sudah tersedia seluruh blankonya,” kata dia.

Tapi kata dia, dengan segala permasalahan yang ada, progres layanan KTPel cukup menggembirakan. Sekarang, sudah 96,4% penduduk Indonesia sudah punya KTP elektronik. Dan, masih ada lebih kurang satu juta yang datanya ganda. Tjahjo meminta, masyarakat juga pro aktif untuk melaporkan diri.

“Ada 1 orang yang punya 3. Kalau ibu sebagai Wakil Ketua DPR misalnya sudah punya KTP el. Ibu pindah rumah, pindah alamat. Kalau pindah alamatnya tidak melaporkan membawa surat pindah, mau membuat KTPel didomisili yang baru pasti ditolak. Lha ini kesadaran masyarakat ini yang belum,” kata dia.

Kepada para kepala daerah, kata dia, Tjahjo juga meminta untuk berani melakukan terobosan serta inovasi. Misalnya, berinisiatif melakukan layanan jemput bola. Ia contohkan Kota Surabaya yang tetap melayani tanpa kenal waktu.

“Kalau di Surabaya misalnya begitu abis magrib itu ada tim Pemda Surabaya naik motor yang masuk RT- RT. Digedor berapa jumlah KK-nya yang tinggal di rumah ini, yang sudah dewasa berapa, yang sudah punya KTP berapa, yang sudah merekam siapa. Karena kuncinya nanti orang menggunakan hak pilih itu terdata di RT- nya masing-masing,” tutur Tjahjo.

Jangan sampai kata Tjahjo, masalah di Pilkada Jakarta kembali terulang. Dalam Pilkada di Jakarta, warga ribut. Ternyata, orang-orang di luar negeri yang belum merekam data, pas hari pemungutan suara, dia datang kembali ke alamatnya untuk minta hak suara.

“Lah dia belum terdaftar, belum merekam. Itu kesulitan di Kota-kota besar. Yang tinggal di apartemen-apartemen kan enggak mungkin kita gedor satu-satu. Kalau yang di pelosok-pelosok di desa sudah,” ujar Tjahjo.

Problem lainnya, kata Tjahjo, terkait dengan sumber daya manusia. Dulu warga mengurus KTP biasanya datang ke RT. Dan, biasanya pula, suka memberi uang. “Mohon maaf datang ke RT meninggalkan seribu, ke RW ninggalin seribu, ke kelurahan atau didesa kasih uanglah 5 ribu. Sekarang enggak boleh, gratis semua itu. Ini yang kadang-kadang menghambat yang harusnya satu hari selesai alasannya ‘wah ini belum. Ini belum,” katanya.

Padahal kata dia, blankonya tersedia. Jadi tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan di daerah atau di kecamatan mengatakan blankonya habis. “Hanya kadang-kadang kan tadi ini mau sehari apa mau seminggu. Itu kan kode-kode seperti itu,” kata Tjahjo.

Tapi Tjahjo yakin target perekaman bisa direaliasikan pada akhir tahun nanti. Tahun depan ada agenda penting, yakni Pilkada serentak dan dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang digelar serentak di 2019.

“Jadi ini yang sudah kita sampaikan. Pada hari ini sudah 96,4%. Tim kami kemarin keluar negeri juga ke Jeddah, ke Malaysia. Mudah-mudahan mereka juga sudah merekam datanya, sehingga pada hari H-nya punya hak untuk ikut mencoblos,” kata dia.