Sebabkan Kelumpuhan, MUI Tegaskan Vaksin Measles Rubella Tidak Halal

JAKARTA, ADATERUS.COM- Polemik Vaksin Measles Rubella (MR) mendapat sorotan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Secara tegas MUI tidak pernah mengeluarkan label halal pada vaksin tersebut. Jadi bisa dipastikan, vaksin tersebut tidak halal.

Seperti disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Hassanudin AF kepada wartawan di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Kamis (12/10). “Fatwanya sudah jelas, bahwa faksin itu wajib menggunakan vaksin yang halal. Terkait dengan vaksin MR ini belum ada fatwa MUI tentang kehalalan vaksin MR sampai saat ini,” ujarnya tegas.

Hassanudin juga mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima pengakuan apapun dari Biofarma terkait kandungan vaksin Measles Rubella. Menurutnya, mereka beralasan belum ada. Jadi belum diajukan oleh Biofarma tentang vaksin tersebut.

“Itu kan sudah lama sebenarnya, tapi mereka bilang masih proses. Dalam beberapa tahun MUI mendesak untuk vaksin harus jelas ada kehalalannya, dan sampai saat ini belum ada permintaan tentang pemeriksaan (vaksin) oleh MUI,” ungkapnya.

Jadi Hassanudin mmengatakan secara tegas, jika MUI tidak mengeluarkan fatwa halal vaksin itu untuk imunisasi. “Tidak benar itu, jelas sekali. Jadi kalau dikalangan ada isu-isu darimanapun datangnya, bahwa vaksin MR itu sudah halal itu jelas suatu kebohongan. Dan ini harus diketahui oleh masyarakat luas,” tandasnya.

Pernyataan MUI ini menanggapi protes dari komunitas halal yang datang ke Gedung MUI. Seperti disampaikan oleh Ketua My Halal Kitchen, Meili Amalia yang mengatakan dirinya merasa terganggu karena paksaan kepada masyarakat untuk melakukan vaksin. Termasuk di sekolah-sekolah yang didata ulang oleh Dinas Kesehatan agar anak-anak diberi imunisasi vaksin MR.

“Ini program pemerintah sangat lebih memaksakan ketimbang program vaksin lain. Setelah program pertama lewat bulan Agustus dilakukan pendataan ulang lagi bahwa ada surat pernyataan kalau belum mengikuti disekolah akan dikejar di rumah,” ujar Meilia.

Menurut Meilia, beberapa orang tua tidak menolak progam imunisasi MR, namun vaksi ini belum ada sertifikasi halal dari MUI. Di Bekasi, menurut dia, Dinas Kesehatan melakukan pendataan ulang dengan mengajak MUI wilayah Bekasi.

“Ini kami pertanyakan sikap MUI, mereka Dinkes dengan orang tua beragument belum sertifikat halal, bahwa vaksin diperbolehkan. Di Bekasi membawa MUI Bekasi turut serta justifikasi mereka,” kata Meilia.

Senada dengan Meilia, Pendiri Halal Corner, Aisha Maharani meminta MUI bersikap tegas terhadap Kementerian Kesehatan mengenai imunsiasi MR ini. Ada beberapa bukti bahwa masyarakat yang tidak melakukan imuniasi MR akan dipaksa.

“Anak saya dipanggil ulang pihak sekolah karena belum di vaksin. Mereka di swepping dan dipaksa untuk vaksin, yang belum harus divaksin,” ucap Aisyah.

Aisyah mencatat ada 24 kejadian pasca imunisasi dari cacat hingga meninggal dunia. Sehingga ia menilai perlu sertifikasi halal dari MUI. Tujuannya, masyarakat tidak lagi resah atau takut terhadap imunisasi MR.

“Saya mengumpulkan 24 kejadian pasca imunisasi dari cacat sampai meninggal dunia. Kami minta MUI bertindak tegas ke Kementerian Kesehatan, dari Facebook ada yang menyatakan imunisasi MR sudah halal dari MUI,” jelas Aisyah.

Kasus kelumpuhan pasca dilakukan imunisasi vaksin MR ini terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Anak usia 2,5 tahun Kinanti Engelika mengalami kelumpuhan. Ai Lisna Afifah (32), ibu pasien yang ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet Garut mengatakan, anaknya mengalami kelumpuhan setelah mendapatkan imunisasi vaksin Rubella pada tanggal 13 September, bulan lalu.

“Sekitar lima hari dari sana atau sekitar tanggal 18 September, anak saya langsung tidak bisa bangun, lumpuh, awalnya tidak apa-apa normal saja,” ujarnya.

Ia mengakui saat pertama kali mendapati anaknya sakit, dia tidak langsung merujuk ke rumah sakit. Namun, seiring semakin memburuknya kondisi, ia membawa anaknya untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas Cibatu tanggal 1 Oktober lalu hingga pada keesokan harinya dirujuk ke RSUD dr. Slamet karena alasan ketiadaan fasilitas yang memadai.

“Sekarang anak masih di sini (ICU) dan hasil kesepakatan, bisa dirawat di sini juga tanpa harus dirujuk ke RSHS Bandung,” kata dia.

Seperti diketahui, berdasarkan petunjuk teknis kampanye dan introduksi Imunisasi MR yang diterbitkan Kementerian Kesehatan tahun 2017, terdapat mekanisme apabila ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti yang dialami Kinanti.

Pertama, penemuan laporan lewat informasi masyarakat atau petugas kesehatan. Kedua, konfirmasi dan identifikasi oleh petugas kesehatan Kabupaten atau Provinsi. Selanjutnya dilakukan analisis (sementara) Oleh Pokja KIPI Kabupaten/Kota. Setelahnya baru dilakukan tindaklanjut berupa pengobatan.(OTK)