TNI: Kami Tidak Memiliki Amunisi Mematikan Seperti Brimob

JAKARTA, ADATERUS.COM- Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengkritik keras amunisi pesanan Polri yang akan dipakai oleh Brimob karena amunisi tersebut berdampak mematikan dari radius 9 meter dan jarak capai 400 meter.

Disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Wuryanto mengatakan sebanyak 5.932 butir peluru yang dibeli Polri untuk Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40 x 46 milimeter sudah diamankan di Gudang Amunisi Mabes TNI dari Bandara Soekarno Hatta,

Dijelaskan keistimewaan amunisi ini setelah meledak pertama, kemudian meledak kedua, efek amunisi dapat menimbulkan pecahan-pecahan, lubang-lubang kecil yang melukai maupun mematikan. Granat ini bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras. “Ini luar biasa. TNI saja tidak punya senjata seperti itu,” kata Mayjen TNI Wuryanto dalam keterangan persnya di TIM, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Wuryanto menegaskan pernyataannya tersebut hanya melanjutkan pernyataan Divhumas Polri maupun Menko Polhukam Wiranto. Sebelumnya Divhumas Polri menyebut amunisi itu hanya berdampak kejut dan Wiranto mengklarifikasi itu termasuk peluru tajam.

“Saya ingin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Divhumas Polri 6 Oktober dan setelah penjelasan Menkopolhukam. Jadi ini supaya diketahui, inilah penjelasan kelanjutan,” katanya menambahkan.

Tidak hanya itu, Wuryanto juga memastikan jika amunisi tersebut belum ada payung hukumnya. Dia mengatakan aturan kepemilikan amunisi berikut kalibernya sudah jelas diatur dalam Inpres Nomor 9/1976 tentang peningkatan, pengawasan dan pengendalian senjata api.

“Standar kaliber untuk non-militer sudah sangat jelas. Dalam Inpres nomor 9 untuk militer itu di atas 5,56 milimeter, kemudian standar non-militer di bawah kaliber itu, kita hanya menerapkan aturan saja,” tegasnya.

Wuryanto menegaskan instansinya hanya menjalankan aturan yang saat ini berlaku. Sambil menunggu aturan atau kebijakan baru, 5.932 butir munisi itu masih ditahan Mabes TNI. Untuk saat ini, Wuryanto menjelaskan, Perpres menjadi aturan sementaranya.

Menurut dia, terkait apakah ke depannya akan ada perbaruan aturan atau justru sanksi, akan dibicarakan lebih lanjut. Sebab, kata dia, masalah ini juga sudah dikoordinasikan Kemenkopolhukam.

Adapun yang disimpan oleh Mabes TNI hanya amunisinya saja. Sedangkan sebanyak 280 pucuk senjatanya sudah diberikan ke Mabes Polri setelah sempat tertahan di Bea-Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Senjata yang dapat digunakan kepolisian itu, selain bisa digunakan peluru tajam juga bisa digunakan granat, asap gas air mata. “Jadi masih bisa digunakan polisi,” tuturnya.

Terkait Stand-alone Grenade Launcher (SAGL), Korps Brimob Polri diketahui mengimpor kaliber 40×46 mm serta peluru amunisi 40 mm, 40×46 mm round RLV-HEFJ dengan fragmentasi lontaran granat berdaya ledak tinggi sebanyak 5.932 butir. Polri sudah mengimpor SAGL sebanyak tiga kali.

Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail pernah menyebut, senjata yang dipesan pihaknya itu bukan senjata untuk membunuh. Amunisinya pun berjenis peluru tabur. Ini hanya dipakai dalam situasi huru-hara dan sifatnya untuk mengejutkan sasaran. “Saya tegaskan (senjata ini) bukan untuk membunuh, tapi untuk mengejutkan,” kata dia, di Mabes Polri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah menggelar rapat koordinasi tentang polemik tentang pembelian senjata oleh keamanan. Wiranto mengatakan akan segera membuat aturan tunggal yang akan mengatur tentang pengadaan senjata oleh institusi Polri maupun TNI.

Saat ini, setidaknya ada empat Undang-Undang, satu Perppu, satu Inpres, empat peraturan setingkat Menteri, dan satu surat keputusan terkait pengadaan senjata api. Banyaknya aturan itu mengakibatkan perbedaan pendapat berkembang di institusi-institusi yang menggunakan senjata api.(OTK)