Amien Rais: Semakin Jelas, Reklamasi Hanya Untuk Kepentingan China

JAKARTA, ADATERUS.COM- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang mencabut pengehentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulai reklamasi di Teluk Jakarta mendapat kecaman dari tokoh reformasi, Amien Rais.

Menurut Amien keputusan tersebut semakin menunjukan jika reklamasi tersebut untuk kepentingan asing dan aseng. “Saya orang awam, tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia khususnya asing dan aseng,” kata Amien saat menyambangi Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/10).

Amien menduga ini semua untuk kepentingan China yang punya strategi Obor (One Belt One Road). Selain itu, mantan ketua MPR dan Ketua Umum PAN ini menuding jika reklamasi ini untuk memfasilitasi kepentingan jalan dari Indonesia ke Laut China Selatan.

“Lagi-lagi untuk siapa, menurut saya ini subordinasi kepentingan China jadi kalau saya menafsirkan China itu punya strategi Obor (One Belt One Road),” tegasnya.

Jadi jelas, reklamasi tersebut dibuat bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. “Yaitu jalan sutera lautan dari Beijing, laut timur china Laut Selatan China, Selat Malaka, Selat Sunda, Samudera Hindia, Angola sampai ke Mesir nerobos Sues, Turki, Rotterdam. Jelas sekali reklamasi adalah subordinat memfasilitasi kepentingan jalan sutera laut china itu. Ini jelas bukan untuk kita,” ungkapnya.

Amien berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru bisa memegang janjinya untuk tidak melanjutkan reklamasi. “Kita jadi negara budak makanya mudah-mudahan Gubernur baru dan wakilnya tetap-tetap keukeh memegang janjinya,” ujarnya.

Diketahui jelang pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Luhut secara tegas meminta agar mereka melanjutkan pembangunan reklamasi tersebut. Dia berharap semua pihak mau menerima keputusan (moratorium) tersebut. “Nggak ada (komentar), sudah saya teken kemarin. Ya udah itulah (reklamasi tetap dilanjutkan),” kata Luhut.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus menerima keputusan pencabutan moratorium itu. “Haruslah. Kalau dia (Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau,” kata Luhut.

Luhut mengatakan, pencabutan moratorium itu sudah melalui kajian. Bukan hanya ahli dari ITB, kajian itu, lanjutnya, juga dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beserta semua kementerian terkait.

“Nggak ada negosiasi. Semua itu ketuanya Pak Ridwan, ketua Alumni ITB, yang membuat kajian itu. Ada (ahli dari) Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi mau apa lagi?” ungkapnya.(OTK)