Panglima TNI: Buktikan Jika Saya Berpolitik Praktis

JAKARTA,ADATERUS.COM- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah jika gerak-geriknya selama ini adalah sebagai bagian dari politik praktis yang kerap dituduhkannya. Dia pun meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan dengan bukti yang kuat,

“Saya akan mempertanggungjawabkan itu semua, buktikan kepada saya bahwa saya berpolitik praktis. Tidak pernah saya berpolitik praktis,” kata Gatot tegas dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi di Stasiun TV, Kamis (5/10) malam.

Secara tegas Gatot mengatakan jika TNI tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam politik praktis seperti masuk atau berafiliasi ke partai politik. “Kalau saya berpolitik, pasti saya akan berpijak pada salah satu partai, dua partai atau tiga partai. Ini akan membelah dan ini tidak boleh. TNI tidak boleh melakukan politik praktis,” bebernya.

Meski banyak tuduhan jika dirinya terlibat dalam politik praktis, Gatot tidak ingin mempersoalkannya. Karena bagi dia itu hak semua orang untuk mengatakannya. “Tapi yang saya lakukan sebagai Panglima TNI adalah saya melakukan langkah-langkah memperingatkan agar semua anak bangsa ini memiliki kewaspadaan,” paparnya.

Tuduhan jika Gatot berpolitik disampaikan oleh Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri. Menurutnya, belakangan banyak komentar Gatot yang dianggap sebagai manuver yang kontroversial dan berdampak politis.

Kontras memaparkan sejumlah pernyataan dan aksi kontroversial Gatot Nurmantyo.
Misalnya, menjelang HUT ke-71 TNI, Gatot mengusulkan untuk dipulihkannya kembali hak berpolitik aparat TNI. Gatot juga hadir bersama dengan ribuan pendemo 212 pada akhir tahun 2016.

Adapun aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, yang dianggap melakukan penodaan agama. Menurut Puri, Panglima TNI semestinya tidak perlu hadir di tengah aksi massa. Sebab, sudah ada Kapolri yang merupakan penanggung jawab keamanan jika berlangsung aksi massa.

“Pembelaannya adalah ia hadir di tengah kerumunan massa untuk menjaga kesatuan NKRI dan kepresidenen Joko Widodo,” ucap Puri.

Berikut pernyataan-pernyataan Gatot yang dikaitakan dengan langkah politik praktis. Pertama, Gatot mengeluh bahwa dirinya tidak mampu mengelola anggaran matra laut, darat dan udara karena adanya Peraturan Menteri Nomor 28/2015. Dengan adanya peraturan tersebut, kewenangan anggaran pertahanan berada di bawah Menhan.

Pada Mei 2017, Gatot juga mengungkapkan perbedaan pendapat dengan Polri soal adanya tuduhan makar dalam berbagai gelombang demonstrasi kelompok agama yang menguat pada akhir tahun 2016.

Penolakan makar disampaikan Gatot sebagai upaya untuk mengajak warga tidak takut dengan situasi politik terkini. Masih di bulan yang sama, pada Mei 2017, Gatot juga hadir di tengah Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar.

Dia juga membacakan puisi “Tapi Bukan Kami”, yang dianggap kritikan terhadap pemerintah. Terakhir, Gatot mengeluarkan instruksi untuk melakukan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang tidak hanya untuk jajaran internalnya, melainkan juga ajakan kepada warga sipil di sekitar markas TNI.(OTK)

JAKARTA,ADATERUS.COM- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah jika gerak-geriknya selama ini adalah sebagai bagian dari politik praktis yang kerap dituduhkannya. Dia pun meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan dengan bukti yang kuat,

“Saya akan mempertanggungjawabkan itu semua, buktikan kepada saya bahwa saya berpolitik praktis. Tidak pernah saya berpolitik praktis,” kata Gatot tegas dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi di Stasiun TV, Kamis (5/10) malam.

Secara tegas Gatot mengatakan jika TNI tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam politik praktis seperti masuk atau berafiliasi ke partai politik. “Kalau saya berpolitik, pasti saya akan berpijak pada salah satu partai, dua partai atau tiga partai. Ini akan membelah dan ini tidak boleh. TNI tidak boleh melakukan politik praktis,” bebernya.

Meski banyak tuduhan jika dirinya terlibat dalam politik praktis, Gatot tidak ingin mempersoalkannya. Karena bagi dia itu hak semua orang untuk mengatakannya. “Tapi yang saya lakukan sebagai Panglima TNI adalah saya melakukan langkah-langkah memperingatkan agar semua anak bangsa ini memiliki kewaspadaan,” paparnya.

Tuduhan jika Gatot berpolitik disampaikan oleh Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri. Menurutnya, belakangan banyak komentar Gatot yang dianggap sebagai manuver yang kontroversial dan berdampak politis.

Kontras memaparkan sejumlah pernyataan dan aksi kontroversial Gatot Nurmantyo.
Misalnya, menjelang HUT ke-71 TNI, Gatot mengusulkan untuk dipulihkannya kembali hak berpolitik aparat TNI. Gatot juga hadir bersama dengan ribuan pendemo 212 pada akhir tahun 2016.

Adapun aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, yang dianggap melakukan penodaan agama. Menurut Puri, Panglima TNI semestinya tidak perlu hadir di tengah aksi massa. Sebab, sudah ada Kapolri yang merupakan penanggung jawab keamanan jika berlangsung aksi massa.

“Pembelaannya adalah ia hadir di tengah kerumunan massa untuk menjaga kesatuan NKRI dan kepresidenen Joko Widodo,” ucap Puri.

Berikut pernyataan-pernyataan Gatot yang dikaitakan dengan langkah politik praktis. Pertama, Gatot mengeluh bahwa dirinya tidak mampu mengelola anggaran matra laut, darat dan udara karena adanya Peraturan Menteri Nomor 28/2015. Dengan adanya peraturan tersebut, kewenangan anggaran pertahanan berada di bawah Menhan.

Pada Mei 2017, Gatot juga mengungkapkan perbedaan pendapat dengan Polri soal adanya tuduhan makar dalam berbagai gelombang demonstrasi kelompok agama yang menguat pada akhir tahun 2016.

Penolakan makar disampaikan Gatot sebagai upaya untuk mengajak warga tidak takut dengan situasi politik terkini. Masih di bulan yang sama, pada Mei 2017, Gatot juga hadir di tengah Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar.

Dia juga membacakan puisi “Tapi Bukan Kami”, yang dianggap kritikan terhadap pemerintah. Terakhir, Gatot mengeluarkan instruksi untuk melakukan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang tidak hanya untuk jajaran internalnya, melainkan juga ajakan kepada warga sipil di sekitar markas TNI.(OTK)