KPK Soroti Pertimbangan Praperadilan Novanto soal Alat Bukti

JAKARTA,ADATERUS.com- KPK menghormati putusan permohonan praperadilan yang memenangkan Setya Novanto. Namun, KPK tetap merasa janggal dengan pertimbangan hakim tunggal Cepi Iskandar tersebut.

Salah satu pertimbangan hakim yang menurut KPK janggal yaitu tentang alat bukti yang tidak bisa digunakan untuk 2 tersangka. Dalam hal ini, apabila sebuah alat bukti sudah digunakan untuk menetapkan seorang tersangka, maka alat bukti itu tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lainnya meskipun tindak pidana yang dilakukan sifatnya bersama-sama.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pun mengamini kejanggalan pertimbangan hakim tersebut. Menurut Syarif, korupsi tidak bisa dilakukan 1 pihak saja, setidaknya ada pemberi dan penerima.

“Korupsi itu tidak bisa hanya 1 pihak, sekurang-kurangnya ada pemberi, ada penerima. Ada yang dilakukan sendiri, ada yang bersama-sama,” kata Syarif dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Bebasnya Sang Papa, Senjakala Pemberantasan Korupsi di Indonesia’, di UI Salemba, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2017).

Syarif mencontohkan ada 2 orang yaitu A dan B yang bersama-sama membunuh seseorang. Dari peristiwa itu, ditemukan bukti berupa pisau, pentungan, obeng, hingga masker.

Syarif mengatakan bukti-bukti itu bisa digunakan untuk menetapkan A dan B sebagai tersangka. Sebab, menurut Syarif, tindak pidana itu dilakukan secara bersama-sama oleh A dan B.

“Karena dilakukan bersama, alat bukti ini, semua bukti, bisa digunakan untuk menuntut A, mentersangkakan A, pelaku pertama. Tetapi bukti itu juga, karena bersama-sama bisa dipakai untuk mentersangkakan pelaku B,” ujar Syarif.

Analogi itu menurut Syarif merupakan logika hukum sederhana. Syarif juga menyebut contoh itu relevan untuk kasus pidana umum atau pidana khusus seperti korupsi.

“Ini bukan rocket science, ini logika hukum sederhana. Jadi dalam korupsi juga seperti itu. Tapi tetap saya patuh terhadap putusan hakim,” kata Syarif.

Seperti diketahui, status tersangka Novanto batal demi hukum usai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan. Cepi menyatakan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 untuk Novanto tidak sah.